Minggu, 31 Maret 2019


PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII)

  1.1            PENGERTIAN PERSATUAN INSINYUR INDONESIA ( PII )
Yang dimaksud dengan Insinyur adalah Sebutan/Gelar Profesi bagi seorang yang telah memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik, sarjana pertanian dan atau sarjana teknik terapan, lulusan Program Studi Teknik terkait yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi perguruan tinggi yang berwenang, dan telah terdaftar sebagai Anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat PII (dalam bahasa InggrisThe Institution of Engineers Indonesia – IEI) adalah organisasi profesi yang didirikan diKota Bandung pada tanggal 23 Mei 1952[1] untuk menghimpun para insinyur atau sarjana teknik di seluruh Indonesia

1.2                  Sejarah PII
Sejarah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dimulai pada tanggal 23 Mei 1952, di Bandung. ketika Ir. H. Djoeanda Kartawidjaja dan Prof. Ir. R. Roosseno Soerjohadikoesoemo berkumpul bersama kawan-kawannya sesama insinyur Indonesia di Aula Barat, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang menjadi ITB) di Jl. Ganesha 10, Bandung. Pada saat itu jumlah insinyur Indonesia baru sekitar 75 orang. Sementara tanggung jawab yang harus dipikul sangat besar. Untuk itu disepakati untuk membuat Persatuan Insinyur Indonesia dengan tujuan untuk mempererat kerja sama para insinyur agar dapat menjadi kekuatan yang nyata untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Pada tahun 1957, PII juga menjadi salah satu motor utama berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB). PII adalah organisasi profesi tertua kedua di Indonesia setelah IDI.

1.3              Filosofi Logo
a.                  Bentuk
Segi empat adalah bentuk basis (oreon) dari segala bentuk. Setiap bentuk senantiasa dapat dikembalikan kepada segi empat. Maka tidak heran apabila lahir suatu aliran dalam seni pahat, seni rupa, dan arsitektur yang disebut kubisme, yang mengusung spirit segala bentuk dikembalikan pada asalnya yaitu bentuk persegi empat.
Selanjutnya segi empat dapat juga dipandang sebagai bidang rata prisma. Semuanya itu merupakan bentuk geometris yang senantiasa ditemui setiap insinyur dalam karya keinsinyuran. Lingkaran, dapat dipandang sebagai bola atau kerucut yang juga merupakan unsur kedua yang seringkali mengilhami karya keinsinyuran. Lingkaran dengan segi empat ditengahnya selanjutnya mempunyai arti, bahwa sesuatu yang telah dipertimbangkan dengan matang – seperti dalam perkataan “kebulatan tekad”, sedangkan “persegi” mengandung arti sesuatu yang seimbang.
Jadi, sebuah segi empat yang dikelilingi oleh sebuah lingkaran, melambangkan seorang insinyur dalam cara kerja dan berpikirnya yang matang, seimbang, dan sempurna. Dengan menerapkan ilmu disertai dengan perhitungan akurat dan pertimbangan yang matang, terciptalah karya-karya yang sempurna. Lingkaran hitam di tengah yang sangat mencolok dan merupakan pusat perhatian dari setiap pengamat, menunjukkan inti kehidupan, yaitu sumber segala daya hidup, dan melambangkan tujuan transenden kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.                  Warna
Warna dasar diambil orange, yaitu suatu warna yang diperoleh dari warna merah dan kuning, sehingga efeknya adalah lebih terang dari merah, tetapi lebih lembut dari kuning. Orange terletak di daerah setengah terang, sedangkan putih terletak di daerah terang sekali, sehingga kombinasi orange dengan putih pada lingkaran luar menghasilkan warna yang kontras tetapi tetapi tetap lembut.
Untuk memberikan kontras kepada kedua kombinasi itu, maka warna hitam dimunculkan, sehingga secara keseluruhan tercapailah kombinasi warna yang harmonis. Dilihat dari pemaknaan warna, maka putih berarti suci atau keluhuran budi. Kombinasi warna tersebut melambangkan dinamika PII dengan keluhuran budi dan penuh kepercayaan dalam berkarya.

1.4              Tempat Kedudukan PII
1.      Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota Republik Indonesia
2.                  Pengurus Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi
3.                  Pengurus Cabang berkedudukan di kota yang terdapat konsentrasi anggota PII dalam jumlah yang cukup, baik di dalam atau di luar negeri; dan
4.                  Pengurus Badan Kejuruan, selanjutnya disingkat BK, dan atau Badan Kejuruan Teknologi, selanjutnya disingkat BKT, tingkat nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.

1.5                Tujuan PII
1.            Menjadi organisasi profesi keinsinyuran secara nasional yang memiliki kesetaraan dan diakui internasional.
2.            Memupuk profesionalisme korsa Insinyur Indonesia, meningkatkan jiwa serta semangat persatuan nasional dalam mendarma baktikan kompetensinya kepada kepentingan bangsa dan negara melalui peningkatan nilai tambah perwujudan cita-cita bangsa
3.            Meningkatkan kepedulian dan tanggap profesional terhadap permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan daerah/nasional melalui optimasi pemberdayaan kompetensi professional secara integratif.
4.            Mendorong profesionalisme dalam penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan khususnya rakyat Indonesia.

1.6  Fungsi PII
              Fungsi PII adalah organisasi profesi yang merupakan wadah berhimpunnya para Insinyur Indonesia, untuk secara bersama meningkatkan kemanfaatannya bagi bangsa dan negara, serta penguasaan, pengembangan serta pemberdayaan iptek dan kompetensi, untuk nilai tambah kesejahteraan umat manusia pada umumnya, khususnya rakyat Indonesia dengan tugas pokok :
1.               Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional profesi Insinyur Indonesia dalam
2.               Pembangunan daerah, nasional, regional dan internasional.
3.               Meningkatkan kompetensi professional Insinyur Indonesia berdaya saing internasional yang mampu menjawab tantangan dalam kancah lokal, nasional, regional dan internasional.
4.               Menyelenggarakan kegiatan advokasi dan edukasi profesi keinsinyuran.
5.               Membina dan mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong terciptanya iklim untuk tumbuh dan berkembangnya profesi insinyur Indonesia.
6.               Membangun wahana pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Profesi Keinsinyuran Indonesia yang diakui dunia internasional dengan menyelenggarakan Program Pengembangan kompetensi Profesi Insinyur secara konsisten dan berkelanjutan.

1.7  Warga PII
1.               Anggota, yaitu perorangan warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai anggota.
2.               Mitra Profesi, yaitu perorangan warganegara asing yang memenuhi persyaratan sebagai mitra profesi.
3.               Organisasi mitra, yaitu organisasi atau badan usaha yang berkaitan erat dengan profesi insinyur.
4.               Warga Kehormatan, yaitu perorangan warganegara Indonesia ataupun asing yang memenuhi persyaratan sebagai warga kehormatan.

1.8   Kewajiban Setiap Warga PII
1.               Berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan yang sah yang dikeluarkan oleh PII.
2.               Berkewajiban memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama anggota PII.
3.               Menjaga Nama baik PII dan menjunjung tinggi Kode Etik PII.
4.               Berhak untuk mengikuti semua program kegiatan PII, yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan PII.
5.               Berhak untuk menyampaikan pendapat,usulan dan saran dalam musyawarah dan forum PII/pengurus PII.
6.               Berhak untuk mendapatkan Advokasi dalam mengembangkan kompetensi profesi
1.9   Kode Etik PII
b.                           CATUR KARSA, PRINSIP-PRINSIP DASAR
1.         Mengutamakan keluhuran budi.
2.         Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
3.         Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4.         Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
1.10          Susunan Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (Masa Bakti 2018 – 2021)
1.            Susunan Pengurus Pusat

1.11      Undang Undang Keinsinyuran


                    Text Box: SALINAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KEINSINYURAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa keinsinyuran merupakan  kegiatan  penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;


b.
bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran  yang  andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan;


c.
bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan riset, percepatan penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju, peningkatan minat pada pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur
profesional;

d. bahwa . . .



- 2 -




d.
bahwa saat ini belum ada pengaturan yang  terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran yang dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan
pemanfaat keinsinyuran;


e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Keinsinyuran;
Mengingat
:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEINSINYURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.     Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2.    Praktik        Keinsinyuran         adalah        penyelenggaraan
kegiatan Keinsinyuran.
3.  Insinyur . . .



- 3 -

3.        Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.
4.        Insinyur           Asing         adalah             Insinyur           yang berkewarganegaraan asing.
5.        Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.
6.        Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Keinsinyuran yang secara terukur  dan  objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi Insinyur.
7.        Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi.
8.       Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
9.        Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan Praktik Keinsinyuran secara berkesinambungan.
10.    Pengguna Keinsinyuran adalah pihak yang menggunakan jasa Insinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja.
11.     Pemanfaat Keinsinyuran adalah masyarakat yang memanfaatkan hasil kerja Keinsinyuran.
12.    Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya.
13.     Persatuan . . .



- 4 -

13.   Persatuan Insinyur Indonesia, yang selanjutnya disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.
14.   Menteri     adalah      menteri     yang     menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.


BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan     Keinsinyuran     berdasarkan      Pancasila     dan berasaskan:
a.       profesionalitas;
b.       integritas;
c.        etika;
d.       keadilan;
e.       keselarasan;
f.         kemanfaatan;
g.       keamanan dan keselamatan;
h.      kelestarian lingkungan hidup; dan
i.         keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Keinsinyuran bertujuan:
a.       memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Keinsinyuran yang bertanggung jawab;

b.   memberikan . . .



- 5 -

b.        memberikan pelindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran dari malapraktik Keinsinyuran melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja Insinyur;
c.         memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil  pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat;
d.        meletakkan Keinsinyuran Indonesia  pada  peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan  dan  teknologi serta membangun kemandirian Indonesia; dan
e.        menjamin                terwujudnya                penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia dengan tatakelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Keinsinyuran meliputi:
a.       cakupan Keinsinyuran;
b.       standar Keinsinyuran;
c.        Program Profesi Insinyur;
d.       registrasi Insinyur;
e.       Insinyur Asing;
f.         Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
g.       hak dan kewajiban;
h.      kelembagaan Insinyur;
i.         organisasi profesi Insinyur; dan
j.         pembinaan Keinsinyuran.

BAB III . . .



- 6 -

BAB III CAKUPAN KEINSINYURAN

Pasal 5

(1)     Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:
a.        kebumian dan energi;
b.       rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
c.        industri;
d.       konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
e.        pertanian dan hasil pertanian;
f.         teknologi kelautan dan perkapalan; dan
g.        aeronotika dan astronotika.
(2)    Keinsinyuran mencakup bidang:
a.        pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
b.       penelitian,       pengembangan,         pengkajian,        dan komersialisasi;
c.        konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d.       teknik     dan     manajemen     industri,     manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
e.        ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f.         penggalian,         penanaman,         peningkatan,         dan pemuliaan sumber daya alami; dan
g.        pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


BAB IV . . .



- 7 -

BAB  IV STANDAR KEINSINYURAN

Pasal 6

(1)     Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas        layanan                                        profesi              Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas:
a.        standar layanan Insinyur;
b.       standar kompetensi Insinyur; dan
c.        standar Program Profesi Insinyur.
(2)    Standar layanan Insinyur ditetapkan oleh menteri yang membina bidang Keinsinyuran atas usul PII.
(3)    Standar kompetensi Insinyur ditetapkan oleh Dewan Insinyur Indonesia bersama menteri yang membina bidang Keinsinyuran.
(4)    Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia.


BAB V
PROGRAM PROFESI INSINYUR

Pasal 7

(1)     Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur, seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur.
(2)    Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     sarjana . . .



- 8 -

a.        sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan  tinggi  dalam  negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan; atau
b.       sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan.
(3)    Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 8

(1)     Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)    Seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program  profesi maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat oleh PII.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)     Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan ”Ir.” dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandangnya.

(2)  Gelar . . .



- 9 -

(2) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi  penyelenggara Program Profesi Insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII.


BAB VI REGISTRASI INSINYUR

Pasal 10

(1)     Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat  Tanda Registrasi Insinyur.
(2)    Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII.

Pasal 11

(1)     Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seorang Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur.
(2)    Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.
(3)    Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Surat       Tanda       Registrasi        Insinyur       paling       sedikit mencantumkan:
a.       jenjang kualifikasi profesi; dan
b.       masa berlaku.

Pasal 13 . . .



- 10 -

Pasal 13

Surat Tanda Registrasi Insinyur berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 14

Surat Tanda Registrasi Insinyur tidak berlaku karena:
a.       habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;
b.       permintaan yang bersangkutan;
c.        meninggalnya yang bersangkutan; atau
d.       pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur oleh PII atas malapraktik atau pelanggaran kode etik Keinsinyuran yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pasal 15

(1)     Insinyur yang melakukan kegiatan  Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  10  dikenai sanksi administratif.
(2)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) berupa:
a.        peringatan tertulis; dan/atau
b.       penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.
(3)    Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 16 . . .



- 11 -

Pasal 16

(1)     Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kegiatan  Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur  dikenai sanksi administratif.
(2)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) berupa:
a.        peringatan tertulis;
b.       denda;
c.        penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
d.       pembekuan      Surat     Tanda     Registrasi      Insinyur; dan/atau
e.        pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16  diatur dalam Peraturan Pemerintah.


BAB VII INSINYUR ASING

Pasal 18

(1)     Insinyur Asing hanya dapat melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia ilmu pengetahuan  dan  teknologi pembangunan nasional yang  ditetapkan  oleh Pemerintah.
(2)  Insinyur . . .



- 12 -

(2)     Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)     Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Insinyur Asing  harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.
(4)     Dalam hal Insinyur Asing tidak memiliki surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi  Insinyur  menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insinyur Asing harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 19

(1)     Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)    Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Insinyur Indonesia.

Pasal 20

Insinyur Asing yang memberikan jasa Keinsinyuran  dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat insidental tidak memerlukan surat izin kerja, tetapi harus memberitahukan kepada kementerian terkait.


Pasal 21 . . .



- 13 -

Pasal 21

(1)     Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
(2)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) berupa:
a.        peringatan tertulis;
b.       penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
c.        pembekuan izin kerja;
d.       pencabutan izin kerja; dan/atau
e.        tindakan       administratif       lain      sesuai       dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)    Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.


BAB VIII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 23

(1)     Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan:
a.        memelihara       kompetensi       dan       profesionalitas Insinyur; dan
b.   mengembangkan . . .



- 14 -

b. mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.
(2)    Pengembangan               Keprofesian               Berkelanjutan diselenggarakan oleh PII dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
(3)    Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan disusun dan ditetapkan oleh Dewan Insinyur  Indonesia sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)    Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi Insinyur.
(5)    PII melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan                                        Pengembangan                 Keprofesian Berkelanjutan.


BAB IX
HAK  DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Insinyur Pasal 24
Insinyur dan Insinyur Asing berhak:
a.       melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan standar Keinsinyuran;
b.       memperoleh jaminan pelindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar Keinsinyuran;

c.   memperoleh . . .



- 15 -

c.        memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna  Keinsinyuran  sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.       menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan  perjanjian kerja; dan
e.       mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi Keinsinyuran.

Pasal 25

Insinyur dan Insinyur Asing berkewajiban:
a.       melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik Insinyur;
b.       melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
c.        melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar Keinsinyuran;
d.       menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Keinsinyuran;
e.       melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
f.         memutakhirkan ilmu pengetahuan dan  teknologi  serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
g.       mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup;
h.      mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan;
i.         menerapkan keberpihakan pada sumber daya  manusia Keinsinyuran nasional, lembaga kerja Keinsinyuran nasional, dan produk hasil  Keinsinyuran nasional dalam kegiatan Keinsinyuran;
j.   melaksanakan . . .



- 16 -

j.          melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; dan
k.        melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.


Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Keinsinyuran Pasal 26
Pengguna     Keinsinyuran     dalam    menerima    hasil    kerja Insinyur berhak:
a.       mendapatkan cakupan dan mutu  pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran sesuai  dengan  perjanjian kerja;
b.       mendapatkan informasi secara lengkap dan  benar  atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;
c.        memperoleh pelindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;
d.       menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran;
e.       menolak hasil kegiatan Keinsinyuran yang  tidak  sesuai dengan perjanjian kerja; dan
f.         melakukan tindakan hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengguna Keinsinyuran berkewajiban:
a.       memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan Keinsinyuran  yang akan dilaksanakan sesuai  dengan  kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   mengikuti . . .



- 17 -

b.        mengikuti petunjuk Insinyur atas hasil kegiatan Keinsinyuran yang akan diterima;
c.         memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa yang diterima kepada Insinyur dan Insinyur Asing sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
d.        mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.


Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemanfaat Keinsinyuran Pasal 28
Pemanfaat Keinsinyuran berhak:
a.       mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan Keinsinyuran;
b.       memanfaatkan hasil kegiatan Keinsinyuran secara aman dan nyaman sesuai dengan standar Keinsinyuran; dan
c.        mendapatkan pelindungan hukum dari malapraktik Keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal  29

Pemanfaat Keinsinyuran berkewajiban mengikuti ketentuan standar penggunaan hasil kegiatan Keinsinyuran.


BAB X . . .



- 18 -

BAB X
DEWAN INSINYUR INDONESIA

Pasal 30

(1)     Untuk mencapai tujuan pengaturan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Dewan Insinyur Indonesia.
(2)    Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)    Dewan Insinyur Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
(4)    Dewan Insinyur Indonesia beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
a.        Pemerintah;
b.       industri;
c.        perguruan tinggi;
d.       PII; dan
e.        Pemanfaat Keinsinyuran.
(5)    Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(6)    Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 32 . . .



- 19 -

Pasal 32

Dewan Insinyur Indonesia mempunyai tugas:
a.       menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur;
b.       mengusulkan standar Program Profesi Insinyur;
c.        menetapkan       standar      Pengembangan       Keprofesian Berkelanjutan;
d.       melakukan         pengawasan          pelaksanaan          Praktik Keinsinyuran oleh PII;
e.       menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi;
f.         menetapkan standar kompetensi Insinyur;
g.       melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.      mengesahkan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional yang dilakukan oleh PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dewan Insinyur Indonesia mempunyai wewenang:
a.       mengesahkan sistem registrasi Insinyur;
b.       mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
c.        melakukan pencatatan terhadap Insinyur  yang  dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Insinyur; dan
d.       membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur Indonesia.


Pasal 34 . . .



- 20 -

Pasal 34

(1)     Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)    Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara  transparan  dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)    Dewan Insinyur Indonesia dapat membiayai tugasnya yang dilaksanakan oleh PII.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.


BAB XI
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Pasal 36

(1)     Insinyur       Indonesia       berhimpun        dalam       wadah organisasi PII.
(2)    Kekuasaan tertinggi PII berada pada kongres.
(3)    Pimpinan PII dipilih oleh kongres.
(4)    PII    berkedudukan      di    ibu    kota     Negara     Republik Indonesia.

Pasal 37

PII mempunyai fungsi pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 38 . . .



- 21 -

Pasal 38

PII mempunyai tugas:
a.       melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar;
b.       melaksanakan       Program    Profesi    Insinyur     bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
c.        melaksanakan                Pengembangan               Keprofesian Berkelanjutan;
d.       melakukan       pengendalian       dan      pengawasan       bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur;
e.       melaksanakan registrasi Insinyur;
f.         menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik Insinyur;
g.       menjalin       perjanjian       kerja       sama       Keinsinyuran internasional; dan
h.      memberikan advokasi bagi Insinyur.
Pasal 39 PII mempunyai wewenang:
a.       menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
b.       menerbitkan,      memperpanjang,       membekukan,      dan mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur;
c.        menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
d.       menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Insinyur berdasarkan hasil investigasi;
e.       menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang tidak memenuhi standar Keinsinyuran;

f.   menjatuhkan . . .



- 22 -

f.          menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang melakukan pelanggaran kode etik Insinyur;
g.        memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian Keinsinyuran; dan
h.       melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional.

Pasal 40

(1)     Untuk menegakkan kode etik Insinyur, PII membentuk majelis kehormatan etik.
(2)    Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII.

Pasal 41

(1)     Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran, ditetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi.
(2)    Kode etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   disusun oleh PII.
(3)    Seseorang yang akan menjadi Insinyur wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik Insinyur.

Pasal 42

Kode etik Insinyur harus dijadikan pedoman  dan landasan tingkah laku setiap Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 43 . . .



- 23 -

Pasal 43

(1)     Pendanaan PII bersumber dari:
a.        iuran anggota; dan
b.       sumber     pendanaan       lain     yang     sah     menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)    Pendanaan PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan  akuntabel  serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Struktur, tata kerja, rekrutmen pengurus, kode etik, dan pendanaan PII diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII.


BAB XII PEMBINAAN KEINSINYURAN

Pasal 45

(1)     Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan Keinsinyuran.
(2)    Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang terkait.

Pasal 46

Pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan:

a.     menetapkan . . .



- 24 -

a.       menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas Keinsinyuran berdasarkan rekomendasi Dewan Insinyur Indonesia;
b.       melakukan pemberdayaan Keinsinyuran;
c.        meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan;
d.       mendorong industri yang berkaitan dengan Keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi;
e.       mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;
f.         melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keinsinyuran;
g.       melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan berkeadilan;
h.      mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Keinsinyuran;
i.         meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan nasional; dan
j.         melakukan sosialisasi dan edukasi guna  menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprofesi sebagai Insinyur.

Pasal 47

(1)     Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran.
(2)    Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dapat memenuhi syarat pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur.
(3)  PII . . .



- 25 -

(3) PII membina anggotanya untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.


BAB  XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1)     Setiap orang bukan Insinyur yang  menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2)    Setiap orang bukan Insinyur yang  menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 51 . . .



- 26 -

Pasal 51

Setiap Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.       Setiap orang yang telah mendapatkan gelar Insinyur sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berhak menggunakan gelarnya.
b.       Setiap Insinyur, sarjana teknik, sarjana  teknik  terapan yang telah tersertifikasi dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
c.        Setiap Insinyur yang telah melakukan Praktik Keinsinyuran dengan memiliki izin kerja, tetapi belum tersertifikasi sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 53 . . .



- 27 -


Pasal 53

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan mendapatkan persetujuan dari Menteri paling lambat
2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


Pasal 55

Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar . . .



- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                                         Undang-Undang             ini           dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 61






PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KEINSINYURAN
I.        UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang dalam mengembangkan dirinya memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum tersebut, salah satunya dapat dicapai dengan tersedianya sumber daya manusia yang andal dan profesional yang mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, daya guna, efisiensi dan efektivitas anggaran, perlindungan publik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta pencapaian  kebudayaan  dan peradaban bangsa yang tinggi.
Sumber daya manusia yang mampu melakukan rekayasa teknik masih tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masing- masing, belum mempunyai standar keahlian, kemampuan, dan kompetensi Insinyur. Insinyur sebagai salah satu komponen utama  yang melakukan layanan jasa rekayasa teknik harus memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan secara profesional sehingga kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril-materiil maupun di muka hukum sehingga layanan jasa di bidang Keinsinyuran memiliki kepastian hukum, memberikan pelindungan bagi Insinyur dan pengguna, serta dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi.
Unsur. . .



- 2 -

Unsur penting dalam Praktik Keinsinyuran adalah sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan  teknik  yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki Insinyur harus terus-menerus  dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri. Perangkat keilmuan yang dimiliki seorang Insinyur mempunyai karakteristik yang khas yang terlihat dari kemampuan untuk melakukan upaya rekayasa teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan  serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.
Pengaturan Praktik Keinsinyuran dilakukan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta pelindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran. Pengaturan Praktik Keinsinyuran dimaksudkan juga  untuk  memberikan  arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional,  serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia yang baik. Oleh karena itu, Praktik Keinsinyuran perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan  guna  memberikan  kepastian dan pelindungan hukum kepada Insinyur,  Pengguna  Keinsinyuran,  dan Pemanfaat Keinsinyuran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan keunggulan hasil rekayasa, untuk meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan Insinyur dan masyarakat.
Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. Undang- Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Sementara  itu,  untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur.
Dalam . . .



- 3 -

Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa setiap Insinyur yang melakukan Praktik Keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Selain itu, diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Dalam rangka meningkatkan profesionalitas profesi Insinyur, diselenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang bertujuan untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas Insinyur dan mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.
Kelembagaan Keinsinyuran terdiri atas 2 (dua) lembaga, yaitu Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, sementara itu, PII merupakan lembaga yang berfungsi melaksanaan Praktik Keinsinyuran. Pembinaan Praktik Keinsinyuran merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri lainnya yang terkait.
Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan peralihan guna memberikan kepastian hukum terkait dengan kenyataan bahwa  kegiatan Keinsinyuran telah lama dipraktikkan dalam masyarakat sebelum lahirnya Undang-Undang ini, terutama mengenai pengakuan dan status Insinyur yang sudah bekerja secara profesional di bidang Keinsinyuran sebelum lahirnya Undang-Undang ini.
Dengan Undang-Undang ini juga diharapkan Keinsinyuran dapat meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam menggali dan memberikan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki tanah air, menjawab kebutuhan mengatasi segala kendala dan masalah dari perubahan global yang dihadapi dan selanjutnya dapat menyumbang banyak bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.
II.    PASAL . . .



- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang didasari pada perilaku yang menuju ideal, meningkatkan dan memelihara citra profesi, mengejar kualitas dan cita-cita profesi, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah prinsip menjunjung tinggi kewajiban moral terhadap masyarakat, profesi, dan rekan seprofesi dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas etika” adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang  berdasarkan  norma, nilai moral, dan kaidah profesi Insinyur.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban, tidak diskriminatif bagi Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara serta kebudayaan Indonesia dan peradaban.

Huruf f . . .



- 5 -

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang menjamin terwujudnya nilai tambah dan daya guna secara  optimal  bagi kepentingan nasional.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah prinsip terpenuhinya tertib Praktik Keinsinyuran, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan Keinsinyuran dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang memperhatikan dan mengutamakan pelindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk generasi sekarang  dan generasi yang akan datang demi kepentingan  bangsa dan negara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang menjamin  terjadinya proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.


Pasal 6 . . .



- 6 -

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “standar layanan Insinyur” adalah tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “standar kompetensi Insinyur” adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang relevan dengan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “standar Program Profesi Insinyur” adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program profesi Insinyur yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.


Ayat (2) . . .







Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program penyetaraan” adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja untuk sarjana pendidikan bidang  teknik  atau  sarjana bidang sains yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.


Yang dimaksud dengan “rekognisi pembelajaran lampau” adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang  yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kementerian terkait” adalah kementerian yang tugas, pokok, dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan bidang Keinsinyuran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 . . .







Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sistem registrasi Insinyur” adalah mekanisme dan prosedur pencatatan resmi dan pemutakhirannya terhadap Insinyur yang telah memiliki sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, serta pemberian Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Huruf b . . .



- 10 -

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “perjanjian kerja  sama  Keinsinyuran internasional” adalah perjanjian yang dilakukan oleh Dewan Insinyur Indonesia mewakili Pemerintah.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “perjanjian kerja  sama  Keinsinyuran internasional” adalah perjanjian yang dilakukan oleh PII dengan organisasi profesi asing, lembaga internasional, atau negara lain yang berdampak secara nasional.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37 . . .



- 11 -

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “himpunan keahlian Keinsinyuran” adalah organisasi profesi yang mencakup satu  disiplin teknik Keinsinyuran.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.


Pasal 42 . . .



- 12 -

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Pembinaan Keinsinyuran meliputi pengaturan, pengesahan, penetapan, pemberdayaan, dan pembiayaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengembangan kapasitas Keinsinyuran” adalah upaya untuk meningkatkan lingkup, skala, kuantitas, dan kualitas Keinsinyuran melalui antara lain pendidikan dan pelatihan profesi, pengembangan angkatan kerja, dan pemberdayaan usaha.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pemerintah mendorong industri untuk melakukan  penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi melalui pendekatan strategi insentif dan disinsentif.

Huruf e . . .



- 13 -

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dalam rangka membangun ekonomi nasional berbasis pengetahuan, teknologi, dan Keinsinyuran, kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri perlu  diutamakan  agar rantai suplai produksi nasional tumbuh secara sehat dan kompetitif.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Yang dimaksud dengan “audit kinerja Keinsinyuran” adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria Praktik Keinsinyuran.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52 . . .



- 14 -

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5520

Tidak ada komentar:

Posting Komentar